Ketua Umum FKPB Propinsi Bengkulu, Lekat S. Amrin : “Kalau masih ngurus soal pecat honorer, itu bukan strategi besar untuk membangun Kaur ke depan.”
FOKUSBENGKULU.blogspot.com : Strategi Bupati Kaur, Lismidianto, SH, MH, dalam kepemimpinan di Kabupaten Kaur secara prinsip sampai saat ini tidak ada yang baru. Terutama dalam pengelolaan tenaga birokarasi di jajaran Pemerintah Daerah ini. Bahkan cara memberhentikan tenaga honorer pun sangat terburu-buru. Hal ini sudah terjadi di Dinas Kominfo yang memberhentikan 7 orang tenaga honorer dengan sangat tidak profesional.
Hal ini disorot Ketua Forum Komunitas Peduli Bengkulu (FKPB) propinsi Bengkulu, Lekat S. Amrin, S.Sos, kepada media online seusai melakukan silaturahmi dengan Kejari Kaur. Menurut Ketua FKPB, kepemimpinan Lismidianto masih mengurusi hal yang remeh-temeh dengan memberhentikan tenaga honorer dalam situasi pandemi saat ini. “Bersabar sedikit sampai akhir tahun, seandainya bersemangat sekali memberhentikan semua tenaga honor yang ada. Tapi menurut saya kebijakan itu sangat tidak produktif bila mau membuktikan strategi baru dalam memimpin Kaur ke depan,” kata Lekat S. Amrin.
Menurut keterangan para honorer di lingkungan Dinas Kominfo Kaur, bahwa Kepala Dinas Kominfo, Asman Suhadi, menjelaskan kepada mereka, bahwa dia hanya melaksanakan perintah atasan, dalam hal ini Bupati Kaur. Menurut Lekat S. Amrin, kebijakan ini menrutnya sangat tidak strategis dan produktif, karena anak honorer itu bagian dari kelompok masyarakat di Kaur yang harus diperhatikan seorang Bupati dalam situasi menghadapi pandemic Covid yang mengakibatkan para tenaga honor itu serba sulit saat ini.
“Jadi saya menyimpulkan kebijakan Bupati seperti ini belum berfikir starategi besar dalam membangun Kaur ke depan. Jadi hal baru cara mengelola daerah ini yang digembar-gemborkan selama ini menurut saya belum kelihatan. Masih pola-pola lama, mungkin dipengaruhi oleh persoalan politik, atau dipengaruhi para pejabat penjilat. Dan kalau begini, maka tidak akan ada strategi besar yang baru untuk membangun kabupaten Kaur lebih baik,” papar Lekat S. Amrin.
Namun informasi pemberhentian tenaga honorer di Kominfo sebanyak 7 orang, itu pada hari berikutnya ada dua orang yang masih dibolehkan meneuruskan masuk kantor. Bila demikian maka sangat jelas cara memperlakukan tenaga honorer di Dinas Kominfo terbukti diskriminatif, tidak konsisten dan tidak professional, bahkan cenderung tidak manusiawi. Hal ini menurut informasi, akan disusul di Dinas-dinas dan OPD yang lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kaur`(FB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar