SUDUT PANDANG: SEJAK COVID MELANDA, 75 % PENDAPATAN USAHA KECIL MENURUN

Oleh Lekat S. Amrin, S.Sos

Ketua Umum Forum Komunitas Peduli Bengkulu (FKPB)

 

Ketua Kadin UMKM Provinsi Bengkulu, Wehelmi Ade Tarigan, SH, MM menyerahkan cenderamata kepada Ketua Umum FKPB

PERSOALAN yang memiriskan kita semua, adalah penderitaan rakyat kecil, ketika dampak Covid 19 yang tidak berkesudahan.  Rakyat kecil yang lemah dihadapkan pada kesulitan mencari nafkah, bahkan lebih dari itu; berhadap-hadapan dengan kekuasaan saat protokol kesehatan harus diterapkan. Pedagang kecil, yang keseharian mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari  terasa sangatlah sulit, selebihnya kesempatan untuk mencari nafkah itu pun dibatasi, bahkan ditutup.

Informasi yang dirilis oleh ketua Kamar Dagang dan Industri  (Kadin) UMKM provinsi Bengkulu, Wehelmi Ade Tarigan, SH, MM, ketika diskusi bersama Forum Komunitas Peduli Bengkulu (FKPB)  di sentra OODALU (Ole Ole Dari Bengkulu) Padang Jati Kota Bengkulu, terkait dampak Covid 19 terhadap Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), terjadi penurunan drastis, baik produktifitas dan pendapatan, bahkan angkanya mencapai 75 persen. “Ini luar biasa menyulitkan bagi UMKM di provinsi Bengkulu. Pergerakan usaha kecil menengah tinggal hanya 25 persen lagi,” kata Wehelmi Ade Tarigan.

Dalam prediksi Wehelmi Ade, jika pemberlakukan pembatasan oleh pemerintah terhadap sektor ril usaha rakyat, dengan dalih penerapan protokol kesehatan terus diperpanjang hingga tahun 2021 ini, maka usaha kecil itu dipastikan 75 persen akan kolap atau bangkrut. Dan hal ini tentu akan memberikan kontribusi kepada peningkatan angka kemiskinan di Bengkulu.

Ole-ole dari Bengkulu berupa cenderamata hasil produksi pengusaha kecil yang terdampak covid19

Berdasarkan pengamatan Kadin Bengkulu, terhadap usaha yang dilakukan Lembaga Pemberdayaan Wanita (LPW) Melati, yang dibinanya, dapat diketahui data 75 persen penurunan produktifitas dan pendapatan itu, adalah indikator yang bisa dijadikan sampel untuk usaha kecil di Bengkulu. Usaha LPW Melati yang tersebar di dalam penjuru kota Bengkulu, memiliki usaha Kopi dari berbagai jenis, Sirup Kalamansi, Kacang Gelenjit, Teh Raflesia, dan usaha batik. Sentra usaha yang dibina melalui LPW Melati, tersebar di 15 Kelurahan yang terdiri dari 1 kelompok 31 orang. Dan tentu anggota kelompok usaha itu konsekwensinya dirumahkan mencapai 75 persen pula.

“Kita dapat merilis data itu karena kita ini pelaku usaha. Bukan teoritis, melainkan kita adalah kelompok komunitas pengusaha yang betul-betul mengalami dan terdampak langsung,” kata Wehelmi Ade dalam diskusi dengan Forum Komunitas Peduli Bengkulu.

Aset UMKM yang telah dibina oleh Kadin UMKM propinsi Bengkulu telah mencapai 600 juta rupiah. Dan usaha kecil ini semua terdampak oleh Covid 19 yang tidak berkesudahan. Termasuk produktifitas OODalu (oleh oleh dari Bengkulu) yang menyediakan dalam bentuk berbagai jenis makanan khas Bengkulu berhenti berproduksi, karena akibat pergerakan ekonomi rakyat seperti tidak bergerak. Pembeli hampir tidak ada, otomatis berpengaruh tajam terhadap penurunan produktifitas dan penghasilan.

Sementara pihak pemerintah sendiri, sampai saat ini tidak kelihatan bagaimana cara mengatasi semua ini. Penterjemahan persoalan pandemi Covid 19 ini hanya dipahami sebagai bencana mendunia, dan harus diterima dengan ikhlas serta tidak berdaya apa-apa. Inilah situasi yang menyedihkan bagi bangsa ini, dan Propinsi Bengkulu pun menjadi bagian yang merasakan penderitaan atas kepasrahan menghadapi situasi ini.

Wehelmi Ade Tarigan, SH, MM, sang pengusaha yang tak pernah menyerah

Masyarakat hingga saat ini, berusaha surfive dalam keterbatasan bahkan penderitaan. Mereka hanya meminta pemerintah melakukan kelonggaran dalam penerapan protokol kesehatan, ketika mereka (masyarakat) berusaha di lapak-lapak, pasar, kaki lima, bahkan gerobak dorong yang masuk ke kampung-kampung. Usaha kuliner dalam kota Bengkulu, sudah banyak yang tutup, terutam di sepanjang Objek Wisata Pantai Panjang Bengkulu. Semua menjerit dalam diam, menghadapi kesulitan usaha, bersamaan waktu dengan dibenturkan oleh kepentingan pemerintah untuk menaati kebijakan nasional dalam protokol kesehatan sebagai bagian dari cara menghadapi pandemic Covid 19.

Sampai kapan hal ini akan berakhir?

Kita hanya berharap pemerintah punya keberanian untuk bersikap keberpihakan kepada kepentingan rakyat menyeluruh, terutama masyarakat yang hidup di garis ekonomi lemah. (*)