Mari kita tingkatkan pola hidup sehat, budayakan sering cuci tangan, Jaga jarak, cegah covid-19                                                                                                                                                                                                                                                               

Selasa, 30 Juli 2024

LOYALITAS PEJABAT BIROKRAT, BUKAN MENJILAT

“Sepercik Masukan untuk Gubernur Menuju Bengkulu Hebat”

Oleh Lekat S. Amrin



Gerbang Kantor Gubernur Bengkulu

ARTI penting loyalitas pejabat birokrat setidaknya sama pentingnya dengan prestasi kinerja yang dimiliki. Bila capaian itu belum terjangkau maka tak patut untuk berbangga, apa lagi hanya tampil sebagai amtenar yang berada pada klasifikasi penjilat. Miris,  APBD dan APBN tersedot untuk memfasilitasi belanja mereka.

Ini penting diungkap sebagai masukan untuk pemimpin, walau hanya sepercik. Dalam buku yang ditulis Gubernur Bengkulu Prof. Dr. Rohidin Mersyah, berjudul; “Bengkulu Hebat” telah mengurai secara detil potensi besar yang dimiliki Bengkulu, dan itu mencitrakan dengan baik dan bijak, bahwa Bengkulu itu hebat. 

Sampai di sini saya ingin mengemukakan bahwa Bengkulu Hebat dapat dicapai kalau para birokratnya hebat, berprestasi, berkarakter dan berkelas. Apa yang dicuatkan pada pandangan ini jangan diartikan sikap pesimistik melainkan pada bobot tertentu sebagai masukan, pada sisi yang lain sebagai sebuah kritik, pada kepentingan publik lebih tepatnya dalam rangka evaluasi.



Gubernur Bengkulu sebagai user aparat sipil negara di lingkup Pemprov, lalu di dalamnya banyak yang  berkapasitas pejabat maka arti penting in put itu, menjadi sangat dibutuhkan. Menuju “Bengkulu Hebat“ yang dimaksudkan Rohidin Mersyah, tidak hanya sekadar naskah akademik, melainkan implementasi yang dapat dieksekusi secara teknis oleh para pejabat birokrat dalam bentuk prestasi kinerja.

Kalau dalam pandangan publik, hal sekecil silaturahmi para intelektual kepada pejabat eselon 1.b saja sulit dilakukan, maka jangan berharap pejabat yang bersangkutan akan menelorkan terobosan brilian untuk pelayanan publik. Dan itulah yang terjadi. 

Mekanisme administrasi yang menjadi bagian tugasnya dipastikan hanya sekadar formalitas dan siremonial belaka. Bila kemampuan hanya sebatas itu, maka siapa pun dapat melakukannya. Tidak harus menyandang pangkat eselon 1.b dengan tampilan sumringah.

Begitu pun para pejabat eselon II.a dan seterusnya, --tentu tidak semuanya-- masih banyak yang belum dapat membedakan bobot pelayanan itu, berarti sangat luas. Bagi kelompok intlektual, aktifis, pers, para penggiat organisasi non pemerintah (non government organization), yang paling penting itu tukar pikiran tentang tema kekinian, dan itu adalah silaturahmi yang bermutu. Bukankah para founding father, intlektual pendiri bangsa, memulai diskusi kecil di warung kopi untuk mendirikan bangsa yang besar ini.

Bahwa anggaran negara berupa APBN dan APBD, tersedot tak kurang 40 persen untuk pemenuhan belanja pegawai. Untuk jajaran Pemprov Bengkulu dimulai strata pangkat eselon 1.b (setingkat Sekda) hingga golongan 1 harus disediakan belanjanya oleh negara. Regulasi mengharuskan itu, dan mestinya pelayanan terbaiklah yang dapat dirasakan masyarakat.

Para pejabat birokrat tidak bisa dipungkiri adalah penentu perjalanan teknis pemerintahan. Sumber daya manusia para pejabat itu akan sangat menentukan sejauh mana kualitas dan prestasi pelayanan publik oleh pemerintah daerah ini. Prestasi kinerja pelayanan pembagunan fasilitas fisik yang megah, bisa tidak berarti apa-apa bila komunikasi pelayanan publik yang tidak bermartabat. 

Apa lagi, kinerja pejabat birokrat dalam penyiapan pelayanan fasilitas infrastruktur belum dapat diakui dan dirasakan secara signifikan, ditambah pelayanan publik yang tidak komonikatif, adalah kemunduran yang mengkuatirkan. 

Kemampuan membedakan standar komunikasi terhadap orang-orang yang mau berfikir adalah hal penting yang harus dimiliki oleh pejabat birokrat. Bila tidak, maka yang dia mengerti hanya sebatas hak pribadinya.  Selanjutnya dia tidak paham tentang makna luas bahwa dia digaji oleh negara yang berarti pula ada pertanggungjawaban moral kepada rakyat.

Oleh karena itu selanjutnya, prestasi seorang Kepala Daerah ditentukan oleh loyalitas pejabat birokrat yang berkarakter dan mumpuni. Dan selalu dapat membuktikan dirinya seorang  yang berprestasi dalam membantu atasannya. Bukan pejabat birokrat yang hanya pandai menjilat.(*)

Penulis adalah Ketua Umum Forum Komunitas Peduli Bengkulu (FKPB) provinsi Bengkulu, dan Pimred Fokus Bengkulu.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar